“Daerah perlu melakukan inovasi pendanaan agar tidak tergantung pada dana transfer pusat serta mendorong kinerja BUMD agar lebih signifikan meningkatkan PAD,” ujar tim evaluasi.
Selain itu, penyusunan rencana kegiatan harus dilakukan dengan tagging yang terukur dan tepat sasaran agar pelaksanaannya berdampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir rapat, tim evaluasi juga mengingatkan pentingnya pengendalian belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif.
Evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Utara sehingga lebih efektif, efisien, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
