Menurut Munafri, prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB adalah keadilan. Ia mencontohkan jangan sampai siswa yang secara aturan berhak diterima justru tersingkir karena adanya kedekatan dengan pihak tertentu.
"Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi," katanya.
Selain pengawasan langsung, Pemkot Makassar juga mengandalkan sistem digital untuk memperkuat transparansi proses penerimaan siswa baru. Melalui aplikasi dan dasbor pendaftaran yang dapat dipantau secara real time, masyarakat dapat melihat perkembangan status verifikasi secara terbuka.
"Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga," ujar Munafri.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, mengungkapkan progres verifikasi berkas SPMB mengalami peningkatan signifikan.
"Pada hari kedua, rata-rata verifikasi masih di bawah 50 persen. Alhamdulillah hari ini saya lihat sudah mencapai sekitar 70 persen," ujar Andi Gita kepada wartawan.
Meski demikian, pihaknya meminta sekolah-sekolah yang memiliki jumlah pendaftar besar untuk menambah petugas verifikasi agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu, terutama menjelang pembukaan jalur domisili yang diperkirakan akan diikuti lebih banyak pendaftar.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran Jalur Non Domisili untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung pada 15–17 Juni 2026, dengan pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026.
Peserta yang dinyatakan lolos melalui Jalur Non Domisili wajib melakukan pendaftaran ulang, verifikasi, dan validasi pada 19–21 Juni 2026. Sementara pendaftaran Jalur Domisili untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2026.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
