Kabupaten Luwu Timur tercatat memiliki jumlah pegawai terindikasi terbanyak, yakni empat orang dengan total deposit sekitar Rp13,24 juta.
Kemudian Kabupaten Bone mencatat tiga pegawai dengan total deposit sekitar Rp59,13 juta. Selanjutnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terdapat tiga pegawai dengan deposit sekitar Rp13,78 juta.
Sementara Kabupaten Bulukumba tercatat dua pegawai dengan deposit sekitar Rp5,15 juta, sedangkan Kabupaten Barru terdapat dua pegawai dengan total deposit sekitar Rp5,31 juta.
Kemensos menyebut 29 pegawai yang terindikasi di Sulsel merupakan PPPK dari Direktorat PSNK. Dari keseluruhan data tersebut, deposit terbesar tercatat atas seorang pegawai di Kabupaten Bone dengan nilai mencapai Rp56 juta.
Gus Ipul menegaskan data PPATK yang diterima Kemensos cukup rinci, mulai dari identitas, domisili hingga transaksi berdasarkan wilayah.
"Maka itu, saya minta ini jadi pelajaran buat kita semua. Tuh, ada semua datanya, Kabupaten Maros berapa? Luwu Timur berapa?, lengkap (datanya). Jadi enggak bisa bohong," pungkasnya.
Kemensos akan melanjutkan pendalaman terhadap data tersebut. Pegawai yang terbukti melanggar kode etik maupun aturan hukum akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.
Sementara terhadap KPM yang terbukti menyalahgunakan dana bansos untuk judi online, Kemensos akan melakukan evaluasi terhadap status penerimaan bantuan sosial.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
