Guru Besar UMI Tanggapi Polemik Eksekusi Lahan di Jalan Pettarani Makassar

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Eksekusi lahan dan gedung milik hamrawati bersama sembilan ruko di Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang dilaksanakan pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu, memicu ketegangan baru.

Aparat Kepolisian Polrestabes Makassar bahkan melibatkan seribu personil dengan bantuan perkuatan dari Brimob Polda Sulsel dan Ditsamapta Polda Sulsel. 

Namun, pelibatan ribuan personil ini sempat memicu perdebatan. Polisi dinilai terlalu represif dan seakan memaksakan dilakukan eksekusi.

Guru Besar Fakultas Hukum UMI, Prof, Dr. Laode Husen, menilai tindakan polisi dalam eksekusi tersebut sudah sesuai prosedur. Kehadiran Polisi disebut atas permintaan Pengadilan Negeri untuk membantu proses pengamanan.

"Polisi dalam menjalankan eksekusi itu atas permintaan Pengadilan jadi bukan inisiatif sendiri, kehadiran polisi bukan semata mata mengamankan terlaksananya eksekusi putusan hakim". Ujar, Prof Laode disela FGD bersama insan mahasiswa di Cafe Daily, Selasa, (18/02/2025).

Prof Laode menilai eksekusi paksa sudah biasa dilakukan dalam perkara sengketa tanah. Dalam rangka eksekusi paksa ini, Polisi disebut hadir untuk memastikan putusan pengadilan harus dilaksanakan.

"Saya kira dengan banyaknya pihak kepolisian yang diturunkan itu untuk memastikan keamanan harus terjaga, masyarakat tidak terganggu, juga mengurangi jatuhnya korban". Tegas, mantan Dekan Fakultas Hukum UMI.

Lebih lanjut, Prof. Laode menilai eksekusi lahan dan gedung di Jalan AP. Pettarani lebih dulu berperkara dan telah diuji hingga tingkat kasasi sebelum turun putusan pelaksanaan eksekusi. Jika, ada yang merasa dirugikan, ia mendorong melakukan sarana hukum yang ada kalau bisa memunculkan bukti baru.

"Bisa saja, gunakan sarana hukum yang ada, silahkan kalau ada bukti baru, gunakan upaya hukum luar biasa", Pungkasnya, Prof. Laode.

Sementara itu, Panitera Muda Keperdataan, Nawir SH dalam sesi Fokus Group Discution (FGD) yang diadakan Sat Intelkam Polrestabes Makassar menegaskan, pelaksanaan setiap penggusuran sudah sesuai ketentuan, dari awal perhari hingga pelaksanaan persidangan.

"Kalau mengenai penggusuran saya tidak bisa terlalu jauh berkomentar akan tetapi semua pelaksanaan eksekusi itu sudah sesuai SOP mulai dari awal berperkara, sampai persidangan". Tegasnya.

Editor : Thamrin Hamid