Polemik Upaya Penangguhan Penahanan Eks Calon Bupati Sinjai, Kuasa Hukum Nursanti Beri Penjelasan

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Eks calon Bupati Kabupaten Sinjai, Hj Nursanti mengajukan permohonan penangguhan penahanan di penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel. Namun upaya tersebut membuat pihak korban meradang.

Melalui kuasa hukum pelapor H. Junaidi yakni Wandi mengaku kaget setelah menerima informasi tersebut.  Pihaknya menyebut Nursanti tidak boleh dilakukan penangguhan penahanan karena saat ditangkap berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca Juga

Pelapor Pertanyakan Upaya Penangguhan Penahanan Eks Calon Bupati Sinjai

“Hal itu membuat kami kaget. Setelah dilakukan penahanan, terlapor yang mana pada saat itu ditangkap di salah satu rumah dan ditahan di Polda Sulsel pada bulan Maret. Tiba-tiba muncul surat bahwa ada penangguhan yang diajukan, “Ujar, Wandi selaku Kuasa hukum Pelapor.

Menyikapi tersebut, Kuasa hukum Nursanti, Amiruddin Lili, menanggapi pernyataan kuasa hukum H. Junaidi terkait penangguhan penahanan kliennya. Ia menilai bahwa pihak kuasa hukum H. Junaidi keliru dalam memahami proses hukum acara, khususnya mengenai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Hak-hak tersangka terkait penangguhan penahanan telah diatur dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP. Ini merupakan hak yang jelas dan diakui dalam sistem hukum kita," ujar Amiruddin Lili.

Ia menjelaskan bahwa proses penangguhan penahanan tidaklah mudah dan dilakukan melalui Gelar Perkara Khusus oleh Kabag Wasidik setelah adanya permohonan dari pihak kuasa hukum tersangka. Dalam gelar perkara tersebut, diputuskan bahwa penahanan terhadap Nursanti dianggap terlalu dini atau terburu-buru karena berkas penyidikan belum rampung dan masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

"Penyidik sudah melakukan penahanan, tetapi setelah dilakukan evaluasi dalam gelar perkara khusus, disimpulkan bahwa penahanan tersebut masih prematur," lanjutnya.

Menurut Amiruddin, perkara antara Junaidi dan Nursanti lebih cenderung ke ranah perdata. Namun, pelapor dan penyidik berupaya menekan Nursanti melalui jalur pidana, yang menurutnya tidak tepat.

"Sesama pengacara seharusnya bisa memahami dan membedakan mana perkara pidana dan mana perdata. Jangan sampai penyidik diperalat untuk menjadi penagih utang dalam kasus ini," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya justru mempertanyakan profesionalisme kerja penyidik. Gelar perkara khusus yang dilakukan secara internal telah mengevaluasi dan menyoroti kinerja penyidik sendiri dalam menangani kasus ini.

"Kami bersyukur karena proses evaluasi ini bisa dilakukan tanpa harus menempuh praperadilan untuk mempertanyakan prosedur penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik," jelasnya.

Amiruddin Lili juga menegaskan kepada H. Junaidi bahwa jika ingin menagih wanprestasi Nursanti, jalur yang harus ditempuh adalah perdata, bukan pidana.

"Silakan tempuh jalur perdata jika ingin menagih kewajiban dari Nursanti. Jangan memperalat penyidik kepolisian untuk menagih utang. Polisi bukan penagih!" pungkasnya.

Editor : Leo Muhammad Nur