Sudah Ditutup Polisi, Tambang Galian C di Jeneponto Kembali Beroperasi

Ia menilai, keberadaan tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Kami mohon ini jadi perhatian serius bagi polisi, khususnya Polres Jeneponto, dan pemerintah. Dampaknya bukan cuma ke alam, tapi juga ke integritas aparat,” katanya.

Ia menambahkan, aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung membuat warga semakin khawatir terhadap dampak jangka panjang.

“Intinya, kegiatan ini semakin membuat kami resah,” tuturnya.

Sebagai informasi, aktivitas penambangan tanpa izin melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku usaha tambang tanpa izin dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.

Selain itu, Pasal 161 dalam undang-undang yang sama juga mengatur bahwa setiap kegiatan penjualan dan pengangkutan hasil tambang wajib dilengkapi izin resmi.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kembali beroperasinya tambang tersebut.

Editor: Muhammad Nur