Safrizal Sampaikan Pesan Duka Mendagri kepada Petugas Damkar Pangkep

Dalam kunjungan tersebut, diserahkan santunan uang duka dari Menteri Dalam Negeri sebesar Rp20 juta kepada masing-masing ahli waris.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp70 juta kepada masing-masing ahli waris.
Sementara empat petugas yang masih menjalani perawatan mendapatkan santunan masing-masing Rp5 juta.
Safrizal mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh berhenti sebagai kabar duka. Sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemadam kebakaran di Indonesia, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan petugas yang berada di garis depan mendapatkan perlindungan dan dukungan sistem yang memadai saat menjalankan tugas.

“Kita tentu tidak ingin kejadian seperti ini kembali terjadi. Karena itu, duka ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan. SOP operasi, kesiapan personel, kondisi kendaraan, sarana prasarana, sampai dengan sistem dukungan keselamatan petugas harus kita lihat kembali,” kata Safrizal.

Dia juga mengingatkan masyarakat mengenai kedudukan kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas di jalan raya.

Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas merupakan pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Karena itu, Safrizal mengimbau masyarakat segera memberikan ruang ketika mendengar sirene atau melihat mobil damkar sedang menuju lokasi kejadian.
“Ketika sirene damkar berbunyi, di dalam kendaraan itu ada petugas yang sedang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan orang lain. Berikan jalan. Ruang beberapa meter dan beberapa detik yang kita berikan bisa sangat berarti,” ujarnya.

Dari Rumah Duka Menuju Agenda Pembenahan
Usai mengunjungi rumah duka, Safrizal bersama Bupati Pangkep dan jajaran pemangku kepentingan damkar menggelar pertemuan untuk membahas langkah perbaikan penyelenggaraan pemadam kebakaran di daerah.

Pembahasan tidak hanya menyentuh kecelakaan yang baru terjadi, tetapi juga persoalan mendasar mengenai sistem, peralatan, anggaran, hingga perlindungan bagi petugas damkar.

Setidaknya ada lima agenda yang menjadi perhatian.
Pertama, menempatkan layanan pemadam kebakaran sebagai prioritas dalam penganggaran daerah dengan mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kedua, mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana, mengingat masih terdapat daerah yang memiliki keterbatasan armada maupun peralatan pemadaman dan penyelamatan.
Ketiga, memperkuat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Petugas damkar tidak hanya membutuhkan jumlah personel yang memadai, tetapi juga kompetensi, pelatihan, perlindungan keselamatan, dan kemampuan menghadapi berbagai situasi darurat.
Keempat, membangun sistem layanan berbasis risiko dan waktu tanggap, termasuk mendorong interoperabilitas melalui layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 yang terintegrasi.
Kelima, memastikan seluruh anggota damkar mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan manfaat uang tunai bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

Bagi Safrizal, kelima agenda tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemadam kebakaran yang lebih kuat. Sebab, keselamatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keselamatan petugas yang datang pertama kali ketika kebakaran dan keadaan darurat terjadi.

Duka di Pangkep, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa pelayanan pemadam kebakaran merupakan bagian penting dari perlindungan masyarakat.

“Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kita hormati mereka dengan terus memperbaiki sistem, sehingga ke depan semakin banyak petugas yang bisa pulang kembali kepada keluarganya setelah menunaikan tugas,” ujar Safrizal.

Editor: Suriya Mohamad Said