Massa Geruduk Kantor Pos dan PA Sungguminasa, Imbas Surat MA Disebut Salah Alamat

Di lokasi tersebut, massa kembali melakukan aksi dan memblokade akses kantor. Mereka meminta pihak PA Sungguminasa memberikan kejelasan terkait kabar bahwa surat dari MA sempat diterima di kantor tersebut.

Pihak PA Sungguminasa kemudian menemui massa dan memberikan penjelasan.

"Terhadap tuduhan bahwa Pengadilan Agama menerima surat dari Mahkamah Agung yang tembusannya ke Ibu Bupati Gowa, hal ini tidak benar. Pengadilan Agama Sungguminasa tidak pernah menerima surat dari Mahkamah Agung," jelas pihak PA Sungguminasa di hadapan pengunjuk rasa.

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri.

Polemik surat MA tersebut sebelumnya mencuat setelah pihak Husniah Talenrang menyebut surat yang ditujukan kepadanya salah alamat dan tidak sampai ke tangannya.

Husniah kemudian melaporkan PT Pos Indonesia ke Polda Sulsel karena merasa dirugikan. Pihak Husniah menilai tidak sampainya surat tersebut membuatnya kehilangan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan dalam proses uji pendapat terkait pemberhentian dirinya sebagai Bupati Gowa di MA.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa.

Perkara tersebut diajukan DPRD Gowa setelah melalui rangkaian proses Hak Angket. Dalam prosesnya, DPRD Gowa mengusut sejumlah persoalan, termasuk dugaan hubungan pribadi dengan mantan konsultan politik, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai sekitar Rp 16 miliar, serta polemik pencabutan bantuan beasiswa program doktoral seorang mahasiswi.

Di tengah polemik tersebut, Husniah juga menghadapi sejumlah perkara hukum lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana lainnya.

Editor: Arham Hamid