Bisnis Gelap LPG Subsidi Terbongkar di Makassar, 127 Tabung Gas Disita Polisi

Taufik menjelaskan, pelaku membeli LPG subsidi 3 kilogram dengan harga Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per tabung dari pangkalan. Sementara pembelian melalui toko campuran mencapai Rp25 ribu per tabung.

Aktivitas pengoplosan dilakukan sekitar 20 hari setiap bulan dan dikerjakan sendiri oleh pelaku.

"Pengoplosan ini 20 hari setiap bulannya. Jadi memang tidak dilakukan setiap hari karena yang bersangkutan ini melakukannya sendirian dan kemudian untuk yang 5,5 kilogram dapat dikerjakan setiap 4 hari sekali untuk ukuran yang 12 kilo maupun 5,5 kilo," jelasnya.

Setelah diisi ulang, tabung gas tersebut dijual kepada masyarakat umum dan warung makan menggunakan mobil pikap.

LPG ukuran 5,5 kilogram dipasarkan seharga Rp100 ribu per tabung, sedangkan ukuran 12 kilogram dijual Rp200 ribu per tabung.

Dari setiap tabung ukuran 5,5 kilogram, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp60 ribu. Sementara keuntungan dari tabung ukuran 12 kilogram mencapai Rp120 ribu.

"Ini disampaikan dari bulan Agustus sampai saat ini, yang bersangkutan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp55.200.000," ungkap Taufik.

Polisi Sita 127 Tabung Gas

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 127 tabung LPG berbagai ukuran. Barang bukti itu terdiri atas 100 tabung subsidi 3 kilogram, enam tabung nonsubsidi 5,5 kilogram, dan 21 tabung nonsubsidi 12 kilogram.

Selain itu, polisi mengamankan dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Didik, mengatakan seluruh barang bukti tersebut diamankan dari lokasi yang digunakan pelaku untuk menjalankan aktivitas pengoplosan.

"Barang bukti yang berhasil kita amankan, ada 100 buah tabung gas 3 kg, kemudian 6 buah tabung gas 5,5 kg, 21 buah tabung gas 12 kg, 2 timbangan, kemudian 13 alat transfer gas, dan 1 unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung," tuturnya.

Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pelaku juga dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Ancaman hukuman maksimal 6 tahun, serta Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan juga denda sebesar Rp60 miliar," pungkas Didik.

Editor: Arham Hamid