Lebih lanjut, JK menyebutkan bahwa dalam proses perundingan Helsinki tidak pernah dibahas mengenai peta wilayah, melainkan hanya mengenai batas administratif.
"Di perundingan Helsinki tidak pernah menyinggung soal peta, tapi perbatasan," tegas Ketua Umum PMI itu.
Meski menghormati langkah Mendagri Tito Karnavian dalam menerbitkan keputusan tersebut atas dasar pertimbangan efisiensi dan kedekatan geografis, JK menegaskan pentingnya mempertimbangkan sejarah.
"Empat pulau itu masuk Singkil, dekat dengan Sumatera Utara. Tapi itu biasa. Selama ini warga pulau bayar pajaknya ke Singkil," ujarnya.
Menanggapi wacana Gubernur Sumatera Utara yang mengusulkan agar sumber daya di keempat pulau dikelola bersama, JK menyatakan hal tersebut belum memiliki dasar yang kuat.
"Tidak ada daerah yang bisa mengelola sumber daya alam secara bersama-sama. Apalagi untuk saat ini, JK menilai belum ada faktor penting yang dimiliki oleh pulau tersebut. Toh tidak ada faktor penting di situ. Sekarang tidak ada, tapi mungkin dibelakang hari siapa tau ada. Kita tidak tahu," ucapnya.
JK pun berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana oleh pemerintah pusat.
"Ini masalah peka. Sehingga kita berharap pemerintah menemukan penyelesaian yang baik," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
