Sementara itu, Ketua Tim Lacak Gowa, Kaharuddin Daeng Muji, sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara detail pengelolaan keuangan Tim Lacak dan bahkan menyebut belum mendapat kepastian terkait anggaran tahun 2026.
Menurut Ando, kondisi tersebut mempertegas lemahnya tata kelola anggaran publik.
“Jika PPTK menyebut peruntukan anggaran ada di ketua atau bendahara, sementara ketua tim justru mengaku tidak mengetahui detail keuangan, maka publik wajar bertanya: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas uang rakyat ini?” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada jumlah anggota Tim Lacak yang dinilai tidak konsisten. Dalam berbagai kesempatan, jumlah anggota disebut berbeda-beda, mulai dari ratusan hingga mendekati seribu orang. Namun, tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai dasar perencanaan maupun mekanisme penambahan anggota tersebut.
“Jumlah anggota yang berubah-ubah tanpa penjelasan terbuka menimbulkan kecurigaan serius. Apakah penambahan itu melalui perencanaan dan persetujuan yang sah, atau berjalan tanpa dasar perhitungan yang jelas?” ujar Ando.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
