Ia menyebut pihaknya telah mengantongi data para penunggak pajak dan kini berkoordinasi dengan Kejaksaan melalui mekanisme pendampingan penagihan.
"Sudah ada beberapa penunggak pajak dan sementara kami koordinasikan. Kami sudah bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk melakukan pendampingan penagihan," katanya.
Dalam waktu dekat, tim gabungan Bapenda bersama aparat penegak hukum dijadwalkan turun langsung melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak.
"Kemungkinan bulan ini kami akan turun bersama pihak terkait untuk melakukan penagihan," tambahnya.
Meski belum merinci nilai total tunggakan, Andi memastikan penagihan akan diprioritaskan kepada wajib pajak dengan nilai tunggakan terbesar.
"Yang pasti kami fokus ke pajak hotel, pajak hiburan, restoran, termasuk PBB karena tunggakannya cukup besar. Untuk angka pastinya saya belum hafal," ungkapnya.
Pihak Bapenda juga mulai menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait optimalisasi pendapatan daerah.
Salah satu fokus pembenahan berada pada sektor pajak reklame yang dinilai masih memiliki potensi besar meningkatkan PAD.
"Itu semua masukan dari Kemendagri tentu akan kami tampung dan kami carikan solusi bagaimana supaya bisa diterapkan di Kota Makassar," terangnya.
"Untuk reklame sendiri memang kami lagi fokus ke penataannya," sambung Andi Asminullah.
Menurutnya, penataan tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga desain, bentuk, dan model reklame agar lebih tertata sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
Sementara ini sedang dibuatkan konsep oleh konsultan, setelah desainnya selesai, pihaknya akan mengundang para pengusaha reklame untuk disosialisasikan dan mencari model yang terbaik untuk Kota Makassar.
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
