Lahan Pemda 15 Hektare di Manggala Diduga Dikuasai Oknum, Pemkot Makassar Siapkan Penertiban

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Aset Pemerintah Kota Makassar seluas kurang lebih 15 hektare di kawasan Perumahan Pemda Antang, Kecamatan Manggala, diduga dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin oleh sejumlah pihak.

Di atas lahan yang berstatus fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) tersebut, ditemukan aktivitas perkebunan hingga bangunan yang berdiri tanpa dasar hukum yang jelas.

Baca Juga

Pemkot Makassar Pastikan Renovasi Gedung DPRD Selesai, Siap Ditempati

Lahan yang berada di Jalan Praja Raya itu merupakan aset resmi pemerintah daerah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut diduga mengalami penguasaan secara ilegal oleh pihak tertentu.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menegaskan status lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Makassar yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

“Memang benar kawasan Perumahan Pemda tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Makassar yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama pemerintah,” kata Izhar, Senin (22/6/2026).

Baca Juga

Profil Andi Muhammad Yasir, Pamong Senior Pemkot Makassar Wafat di Bulan Ramadan

Menurutnya, selain memiliki sertifikat resmi, Pemkot Makassar juga telah memenangkan sengketa hukum terkait lahan tersebut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6381 K/Pdt/2025 yang mengabulkan permohonan kasasi Pemkot Makassar semakin memperkuat status hukum lahan yang selama ini menjadi objek sengketa.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut, Dinas Pertanahan akan segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan penyerobotan aset dan berbagai aktivitas yang dilakukan tanpa izin pemerintah.

Baca Juga

Dari Makassar untuk Dunia, Stadion Untia Jadi Tonggak Sejarah Kemajuan Infrastruktur Sulsel

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama pihak-pihak terkait atas dugaan penyerobotan maupun berbagai aktivitas yang dilakukan di atas aset pemerintah tanpa seizin pemerintah,” ujarnya.

Editor : Muhammad Nur