Wali Kota Makassar Raih Pemimpin Daerah Award 2026, Inovasi Layanan Publik Berbasis Digital

JAKARTA, iNewsCelebes.id - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meraih penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital.

Munafri menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan itu diterima Munafri dalam malam penganugerahan Pemimpin Daerah Award 2026 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman.

Munafri mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap kinerja jajaran Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan publik.

"Penghargaan ini adalah kinerja keras jajaran SKPD untuk pelanan publik memudahkan masyarakat," kata Munafri seusai menerima penghargaan.

Menurut Munafri, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Makassar ialah mengembangkan dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital.

Salah satunya melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus) yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Munafri mengatakan digitalisasi pelayanan tidak hanya berorientasi pada penggunaan aplikasi, tetapi juga untuk menyederhanakan proses birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung pada pelayanan publik semakin inklusif dan responsif," tuturnya.

Ia menegaskan pemerintah harus terbuka terhadap masyarakat, termasuk dalam menerima kritik, masukan, harapan, dan pengaduan.

"Oleh karena itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat," tuturnya.

"Sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kritik dan masukan masyarakat, serta aduan-aduan masyarakat bisa direspons dengan baik," sambung Munafri.

Dalam transformasi layanan digital, Pemkot Makassar juga melakukan integrasi terhadap berbagai aplikasi yang sebelumnya digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Munafri menyebut sebelumnya terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pelayanan pemerintahan.

Banyaknya aplikasi tersebut dinilai menjadi tantangan karena masyarakat harus berhadapan dengan berbagai platform berbeda untuk mengakses layanan pemerintah.

Karena itu, Pemkot Makassar mendorong integrasi layanan agar sistem pelayanan menjadi lebih sederhana dan mudah diakses.

"Inilah yang kami maksud sebagai sebuah esensi yang insyaallah mewujudkan tujuan masyarakat, untuk memaksimalkan segala layanan publik karena ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Makassar, kepada masyarakat," jelasnya.

Munafri menambahkan, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Ia menyebut partisipasi warga, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam kegiatan sosialisasi berbagai program pemerintah cukup tinggi.

"Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Banyak warga, khususnya pelaku UMKM, yang antusias dan hadir dalam kegiatan," terangnya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami program pemerintah sekaligus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

"Kami juga mengajak warga untuk ikut serta menyukseskan program kerja ini agar dapat berjalan lancar," ujarnya.

Dalam malam penganugerahan tersebut, Munafri hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem, Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik (IKP) Abdullah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar Andi Ardhy Rahadian Sulham, serta Kepala Subbagian Protokol Ari Pahlawan Sofyan.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Tak hanya itu, ada pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto.

Editor : Muhammad Nur