4 Eks Pimpinan DPRD Sulsel Jadi Saksi Kasus Bibit Nanas, Ni’matullah Sebut Hanya Bahas Pagu Program

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Empat mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2019-2024 dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (1/9/2026).

Keempatnya yakni mantan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari serta tiga mantan wakil ketua, yakni Ni’matullah, Syaharuddin Alrif, dan Darmawangsyah Muin.

Baca Juga

Bupati Barru, Sidrap dan Wabub Gowa Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bibit Nanas di PN Makassar

Andi Ina Kartika Sari kini menjabat Bupati Barru. Syaharuddin Alrif menjabat Bupati Sidrap, sedangkan Darmawangsyah Muin merupakan Wakil Bupati Gowa.

Sementara Ni’matullah saat ini menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Selain empat mantan pimpinan DPRD tersebut, jaksa penuntut umum juga menghadirkan mantan Ketua Pelaksana Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel periode 2019-2024, Irwan Hamid dan mantan Ketua Komisi B DPRD Sulsel periode 2022-2024, Firmina Tallulembang.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Ni’matullah mengatakan kehadiran mereka di persidangan merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga negara untuk membantu proses penegakan hukum.

Baca Juga

Bupati Gowa Ganti Kuasa Hukum Saat Kasus Gratifikasi dan TPPU Bergulir

Menurut Ni’matullah, para mantan pimpinan DPRD dimintai keterangan terkait pembahasan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan bibit nanas.

"Kami hadir di pengadilan ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai warga negara dalam penegakan hukum," kata Ni’matullah.

Menurut dia, DPRD Sulsel pada periode tersebut hanya membahas program secara umum dan tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke rincian subprogram.

Baca Juga

Kejari Palopo Geledah Kantor Dinas PUPR, Sita Ratusan Dokumen Proyek Lapangan Gaspa

Dia menjelaskan pengadaan bibit nanas merupakan bagian dari program pengadaan dan pengembangan bibit hortikultura yang mencakup berbagai komoditas.

"Programnya bernama pengadaan dan pengembangan bibit hortikultura, isinya macam-macam, banyak komoditi di situ, tidak mungkin kita masuk membahas secara detail," ujarnya.

Ni’matullah mengatakan DPRD hanya menyepakati pagu anggaran program. Sementara rincian pelaksanaan program berada pada tahapan pembahasan teknis.

Baca Juga

Husniah Talenrang Dicecar 47 Pertanyaan Selama 6 Jam Diperiksa Penyidik Tipidkor Polresta Gowa

"Jadi kami hanya sepakati pagu-pagu program besarnya," katanya.

Nanas Disebut Tak Pernah Dibahas Spesifik

Ni’matullah juga mengaku tidak mengetahui secara spesifik mengenai pengadaan bibit nanas ketika program tersebut dibahas DPRD.

Dia menyebut pemerintah provinsi saat rapat paripurna hanya menyampaikan sejumlah contoh komoditas yang masuk dalam program pengadaan dan pengembangan bibit hortikultura.

Baca Juga

BREAKING NEWS: Bupati Gowa Husniah Talenrang Akhirnya Penuhi Panggilan Tipidkor Polresta Gowa

"Sub program itu sama sekali kami tidak tahu dan waktu itu Pemprov menyampaikan di rapat paripurna hanya sejumlah contoh dan tidak pernah menyentuh nanas," ungkapnya.

Menurut Ni’matullah, saat itu sejumlah komoditas sempat disebut, seperti pisang, sukun, durian, hingga jahe. Namun, pengadaan bibit nanas disebut tidak pernah disampaikan secara khusus.

"Tidak sempat tersebut nanas sehingga kami juga tidak punya sama sekali pengetahuan tentang nanas," tegasnya.

Dia juga membantah anggapan bahwa pengadaan bibit nanas merupakan anggaran terbesar dalam program tersebut.

"Belum tentu itu yang paling besar, ada yang lebih besar di sini," ujarnya.

Ni’matullah kembali menegaskan bahwa DPRD tidak mengetahui secara detail mengenai pengadaan bibit nanas tersebut.

"Karena seperti saya bilang, ada sukun, ada durian musangking, ada jahe, itu. Kita tidak tahu sama sekali soal ini," pungkasnya.

Editor : Muhammad Nur