Kadis Perkimtan Gowa Resmi Ditahan, Polisi Bongkar Rekening Penampungan Dana Pungli Perizinan PBG

Baca Juga

Kantor Digeledah, Kadis Perkimtan Gowa Jalani Pemeriksaan Maraton di Mapolres

Untuk menyamarkan aliran dana, tersangka tidak menggunakan rekening pribadinya secara langsung. Penyidik menemukan adanya rekening atas nama FSZ, seorang tenaga honorer di Dinas Perkimtan Gowa, yang digunakan sebagai rekening penampungan dana pungli.

“FSZ berstatus sebagai saksi dan bersikap kooperatif dalam membantu penyidik mengungkap seluruh alur perintah yang diduga berasal dari tersangka,” ujar Aldy

Dana Rp 1,8 Miliar Masuk ke Rekening Penampungan

Dari hasil penelusuran sementara, penyidik menemukan total dana sebesar Rp 1.861.320.000 yang masuk ke rekening penampungan tersebut.

Kapolres Gowa menegaskan jumlah tersebut masih merupakan temuan awal karena baru berasal dari satu rekening yang berhasil diidentifikasi.

“Nominal ini baru temuan awal dalam satu rekening penampungan saja. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya aliran dana lain yang berasal dari sistem pungutan terhadap pengembang, pelaku usaha ritel maupun pihak lainnya,” jelas Aldy.

Sebagian dana yang masuk ke rekening tersebut diduga diteruskan ke sejumlah rekening milik tersangka. Selain itu, ada pula dana yang ditarik secara tunai dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam proses penyidikan, aparat telah memeriksa sebanyak 58 saksi yang berasal dari berbagai kalangan.

Mereka terdiri dari pegawai internal Dinas Perkimtan Gowa, konsultan, dinas terkait, pelaku usaha ritel modern, pengembang perumahan, hingga pengusaha rumah makan.

Selain itu, penyidik juga memeriksa empat orang ahli untuk memperkuat konstruksi perkara, yakni ahli pidana, ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ahli dari Kementerian PUPR, serta ahli bahasa.

Sejumlah Barang Bukti Disita

Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang dianggap berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain surat keputusan pengangkatan Abdullah Sirajuddin sebagai Kepala Dinas Perkimtan Gowa, tiga unit telepon genggam yang diduga berisi rekam jejak komunikasi dan transaksi, dokumen perizinan berupa site plan dan berita acara konsultasi bangunan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta rekening koran Bank BRI atas nama FSZ yang digunakan sebagai rekening penampungan.

Dijerat Pasal Berlapis

Atas perbuatannya, Abdullah dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda hingga Rp 1 miliar

Editor: Arham Hamid