Praktisi Hukum Ingatkan Hak Angket DPRD Gowa Harus Tetap Sesuai Koridor Hukum

GOWA, iNewsCelebes.id – Praktisi hukum Kabupaten Gowa, Wawan Nur Rewa, mengingatkan pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak digunakan untuk membahas persoalan pribadi kepala daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Wawan di tengah bergulirnya pembahasan Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Gowa, Husniah Talenrang.

Baca Juga

Hak Angket DPRD Bergulir, PD IPIM Gowa Serukan Zikir dan Doa untuk Keputusan Terbaik

Menurutnya, Hak Angket merupakan instrumen konstitusional yang diberikan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Hak Angket bukan instrumen untuk mengadili kehidupan pribadi seseorang. Hak Angket diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah,” kata Wawan kepada wartawan pada Kamis (25/6/2026).

Wawan menegaskan kewenangan tersebut harus digunakan secara proporsional, objektif, dan sesuai tujuan pembentukannya.

Baca Juga

Sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa, Pakar Hukum Sebut Jabatan Bupati Melekat

Wawan menjelaskan, Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Hak Angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis, berdampak luas bagi masyarakat, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, menurutnya, objek Hak Angket seharusnya berfokus pada kebijakan pemerintahan dan bukan persoalan pribadi kepala daerah yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau yang dibahas adalah kehidupan pribadi, rumah tangga, atau isu moral seseorang tanpa hubungan langsung dengan kebijakan pemerintahan, penggunaan Hak Angket menjadi problematis karena keluar dari tujuan yang ditentukan undang-undang,” ujarnya.

Baca Juga

Bedah Hak Angket DPRD Gowa: Pengawasan Politik atau Delik Hukum?

Wawan juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena itu, setiap lembaga negara harus menggunakan kewenangannya sesuai batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Editor : Muhammad Nur