Wali Kota Makassar Raih Pemimpin Daerah Award 2026, Inovasi Layanan Publik Berbasis Digital

Munafri menyebut sebelumnya terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pelayanan pemerintahan.

Banyaknya aplikasi tersebut dinilai menjadi tantangan karena masyarakat harus berhadapan dengan berbagai platform berbeda untuk mengakses layanan pemerintah.

Karena itu, Pemkot Makassar mendorong integrasi layanan agar sistem pelayanan menjadi lebih sederhana dan mudah diakses.

"Inilah yang kami maksud sebagai sebuah esensi yang insyaallah mewujudkan tujuan masyarakat, untuk memaksimalkan segala layanan publik karena ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Makassar, kepada masyarakat," jelasnya.

Munafri menambahkan, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Ia menyebut partisipasi warga, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam kegiatan sosialisasi berbagai program pemerintah cukup tinggi.

"Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Banyak warga, khususnya pelaku UMKM, yang antusias dan hadir dalam kegiatan," terangnya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami program pemerintah sekaligus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

"Kami juga mengajak warga untuk ikut serta menyukseskan program kerja ini agar dapat berjalan lancar," ujarnya.

Dalam malam penganugerahan tersebut, Munafri hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem, Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik (IKP) Abdullah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar Andi Ardhy Rahadian Sulham, serta Kepala Subbagian Protokol Ari Pahlawan Sofyan.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Tak hanya itu, ada pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto.

Editor : Muhammad Nur